Perketat Pengawasan Orang Asing, Kantor Imigrasi Bekasi Sosialisasikan APOA

Salah satu fungsi keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah pengawasan, dimana salah satu pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap Orang Asing (OA) yang berada di wilayah Indonesia. Untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap OA, diperlukan kerjasama antara petugas imigrasi dengan masyarakat khususnya para sponsor OA. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah pihak sponsor OA dan masyarakat umum dapat melaporkan keberadaan OA melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Untuk memaksimalkan penggunaan APOA, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi mengadakan kegiatan sosialisasi penggunaan APOA di PT. Shuangyi International Indonesia & PT. Baosteel Indonesia, Jumat (04/06). Dalam sosialisasi ini, turut hadir perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat untuk memonitor keberadaan OA yang bekerja di kedua perusahaan tersebut.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Danis Paskah memaparkan bahwa salah satu tantangan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dalam melakukan pengawasan OA yakni terbatasnya sumber daya yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah OA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Bekasi yang rata-rata mencapai 7000 orang. Dengan adanya APOA dan penggunaan APOA yang maksimal diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan keimigrasian berkat adanya bantuan informasi dari masyarakat.

Kantor Imigrasi Bekasi Gencarkan Sosialisasi Eazy Passport

Untuk menggencarkan kegiatan Eazy Passport di wilayah kabupaten Bekasi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan Eazy Passport di PT. Seoilindo Primatama dan PT. Suzuki Indomobil Motor Plant Tambun II, Kamis (03/06). Kegiatan sosialisasi sendiri dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Danis Paskah didampingi oleh tim humas dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Danis Paskah beserta perwakilan dari PT. Seoilindo Primatama

 

Danis menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam rangka kegiatan publikasi informasi pelayanan keimigrasian yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, terlebih kegiatan Eazy Passport sendiri memiliki banyak peminat dari masyarakat dari kelompok perumahan. Diharapkan masyarakat dari kelompok perkantoran dan kelompok lainnya dapat memanfaatkan pelayanan Eazy Passport untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan paspor.

Eazy Passport sendiri merupakan pelayanan paspor yang digagas oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat dari kelompok perumahan, perkantoran, dan kelompok lainnya dengan jumlah pemohon minimal 50 pemohon. Nantinya perwakilan kelompok bisa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi terdekat dengan melampirkan surat permohonan dan daftar pemohon. Setelah permohonan disetujui, petugas akan mendatangi kantor/perumahan/tempat yang sudah disepakati untuk dilakukan pemeriksaan berkas, rekam foto dan biometrik, dan wawancara. Setelah paspor selesai, paspor akan dikirim melalui PT. Pos Indonesia. Bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan paspor melalui layanan Eazy Passport bisa mengajukan permohonan melalui alamat web kanimbekasi.kemenkumham.go.id.

Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Mei 2021

Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Mei 2021

 

Berikut hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) periode bulan Mei 2021. Hasil survei didapat dari survei yang dilakukan secara acak kepada pemohon keimigrasian dan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi melalui QR Code yang terpasang di ruang pelayanan. Survei sendiri diselenggarakan secara serentak dan berkelanjutan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbangham).

Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi Periode April 2021

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) April 2021

Berikut hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi periode bulan April 2021 melalui survei yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangham) dengan rincian sebagai berikut :

  1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 20 dari 20 (jumlah responden 38 pemohon) :
    • Informasi pelayanan tersedia via elektronik dan non elektronik : predikat sangat baik;
    • Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan : predikat sangat baik;
    • Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan : predikat sangat baik;
    • Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima pemohon sesuai dengan yang ditetapkan : predikat sangat baik;
    • Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan : predikat sangat baik;
    • Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan memberikan kenyamanan/mudah digunakan : predikat sangat baik;
    • Petugas pelayanan/sistem pelayanan online merespon keperluan pemohon dengan cepat : predikat sangat baik;
    • Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan mudah digunakan/diakses : predikat sangat baik.
  2. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 14.99 dari 15 (jumlah responden 66 pegawai) :
    • Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan : predikat sangat baik;
    • Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan : predikat sangat baik;
    • Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan : predikat sangat baik;
    • Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan : predikat sangat baik;
    • Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan : predikat sangat baik.

Pegawai Imigrasi Bekasi Jalani Vaksinasi Covid-19

Seluruh pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi mengikuti kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Kegiatan vaksinasi sendiri dilakukan di Aula Lt. 8 RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, dengan pelaksanaan vaksinasi pertama pada tanggal 29-30 Maret 2021 dan pelaksanaan vaksinasi kedua pada tanggal 26-27 April 2021.

Sebelum dilakukan vaksinasi, seluruh pegawai terlebih dahulu mengikuti kegiatan screening kesehatan oleh dokter. Jika didapati tengah mengonsumsi obat-obatan tertentu atau dalam kondisi yang kurang fit, disarankan untuk menunda vaksin sampai beberapa hari ke depan. Setelah melalui screening, pegawai yang sudah dinyatakan sehat langsung menerima dosis vaksin.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa keikutsertaan seluruh pegawai Imigrasi Bekasi dalam kegiatan vaksinasi ini untuk memberikan contoh bagi masyarakat bahwa kegiatan vaksinasi ini aman dan dapat meminimalisir kemungkinan terpapar Covid-19 dengan gejala sedang atau berat. Seluruh pegawai mendapatkan vaksin juga dikarenakan tugas dan fungsinya sebagai petugas pelayan publik.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rincian Belanja Satuan Kerja Kantor Imigrasi Bekasi Tahun 2021

Berikut Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rincian Belanja Satuan Kerja Kantor Imigrasi Bekasi Tahun Anggaran 2021 Read more

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kantor Imigrasi Bekasi Periode Maret 2021

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kantor Imigrasi Bekasi Periode Maret 2021

 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi periode Maret 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

  1. IKM berada pada skor 19.96/20 (sangat baik/A);
  2. IPK berada pada skor 15/15 (sangat baik/A).

Kegiatan survei sendiri dilakukan secara daring melalui QR Code yang tersedia di setiap loket wawancara (untuk IKM) dan disebarkan ke setiap pegawai (untuk IPK) dan dilakukan rekap serta evaluasi setiap akhir bulan. IKM sendiri mempresentasikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pelayanan keimigrasian yang didapat, sedangkan IPK mempresentasikan tingkat kepuasan pegawai selama menjalankan tugas dan fungsinya.

Imigrasi Bekasi Siap Meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2021

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020, dimana predikat ini didapat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) setelah melalui berbagai tahapan penilaian yang meliputi bidang-bidang berikut :

  1. Manajemen Perubahan;
  2. Penataan Tata Laksana;
  3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  5. Penguatan Pengawasan;
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Setelah berhasil meraih predikat WBK, kini Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi bersiap untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun ini. Dimana predikat WBBM sendiri merupakan penyempurnaan dari predikat WBK, dan menjadi pertanda bahwa pelayanan yang disediakan sudah terstandar dan bersih dari praktik korupsi. Untuk menandai hal tersebut, dilakukan penandatanganan janji kinerja di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi yang turut dihadiri oleh saksi dari instansi pemerintah yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi.

Penandatanganan Janji Kinerja oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Okky Setyawan

Penandatangan janji kinerja dihadiri oleh saksi dari perwakilan instansi pemerintah yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi

Penandatangan janji kinerja oleh saksi dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

 

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi Sutrisno menyampaikan bahwa penandatanganan janji kinerja ini menjadi awal dimulainya persiapan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi untuk meraih predikat WBBM, dengan berkomitmen untuk memenuhi serta meningkatkan berbagai aspek penilaian yang sudah diraih sebelumnya saat masa penilaian WBK tahun sebelumnya. Sutrisno sendiri optimis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi bisa meraih predikat WBBM tahun ini, mengingat sudah banyak inovasi serta peningkatan di berbagai aspek yang bisa mendukung diraihnya predikat WBBM.

Indeks Persepsi Korupsi-Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) Agustus 2020

 Berikut hasil survey persepsi masyarakat berbasis elektronik terkait Indeks Persepsi Korupsi-Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangham) pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi periode bulan Agustus 2020.

Berikut unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan pada survey untuk IKM :

  1. Informasi tentang persyaratan pelayanan dapat diperoleh dengan mudah;
  2. Informasi tentang persyaratan pelayanan dapat dipahami dengan jelas;
  3. Persyaratan pelayanan dapat dipenuhi dengan mudah;
  4. Persyaratan pelayanan wajar dan sesuai dengan keperluan;
  5. Informasi tentang prosedur/alur pelayanan dipahami dengan jelas;
  6. Prosedur/alur pelayanan dapat dipenuhi dengan mudah;
  7. Prosedur/alur pelayanan wajar dan sesuai dengan yang ditetapkan;
  8. Informasi waktu operasional pelayanan diketahui dengan jelas;
  9. Pelayanan diberikan sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan;
  10. Informasi waktu penyelesaian pelayanan diketahui dengan jelas;
  11. Pelayanan yang diterima sesuai dengan waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan;
  12. Informasi tentang daftar produk/jasa layanan dapat diketahui dengan jelas;
  13. Seluruh produk/jasa layana berfungsi dan mudah diakses;
  14. Petugas pelayanan memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang memadai secara manual dan sistem aplikasi;
  15. Petugas pelayanan memberikan solusi kepada pengguna apabila ada permasalahan;
  16. Petugas cepat dalam melayani;
  17. Fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/hotline/call center) jelas dan mudah diakses;
  18. Tersedia ruang kunjungan yang nyaman;
  19. Proses pengaduan mudah dilaksanakan;
  20. Petugas pelayanan pengaduan dapat memberikan solusi kepada pelapor apabila ada permasalahan;
  21. Ada kepastian tindak lanjut atas penanganan pengaduan.

Sedangkan untuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK), berikut unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan dalam survey :

  1. Prosedur/alur pelayanan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
  2. Petugas pelayanan tidak diskriminatif (SARA);
  3. Petugas dalam meberikan pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang;
  4. Tidak terdapat praktek percaloan/perantara yang tidak resmi;
  5. Tidak terdapat pungutan di luar ketentuan yang resmi (pungutan liar);
  6. Pelayanan yang diterima sesuai dengan daftar layanan yang tersedia;
  7. Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan;
  8. Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.

Akselerasi Satu Data Indonesia melalui SADA (Satu Data Kumham)

Mendukung kegiatan akselerasi Satu Data Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan SADA (Satu Data Kumham) dengan memanfaatkan teknologi  informasi yang melalui Dashboard Executive sebagai Single Source of Truth di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Demi berjalannya perwujudan SADA, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi mengikuti kegiatan pembahasan SADA dan Dashboard Executive secara daring di ruang rapat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Selasa (25/08).

Kegiatan Pembahasan SADA (Satu Data Kumham) dan Dashboard Executive secara daring

Pembahasan SADA diawali dengan pembahasan tahapan integrasi data di unit utama Kementerian Hukum dan HAM yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Hermansyah Siregar. Ada 5 tahapan yang perlu dilakukan yaitu :

  1. Inventarisasi data;
  2. Pembangunan infrastruktur integrasi data;
  3. Pengolahan data;
  4. Penataan dashboard;
  5. Pembahasan hak akses data.

Dari kelima tahapan di atas, Hermansyah menyampaikan saat ini unit utama  sudah sampai ke tahapan ke-4.

Selanjutnya disampaikan dashboard executive yang menampilkan data-data dari unit utama. Kegiatan pembahasan dilanjutkan dengan pemaparan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto, dengan menyampaikan bahwa integrasi data diperlukan untuk mewujudkan e-goverment di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya data yang telah terintegrasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pengambil kebijakan. Kegiatan diakhiri dengan diskusi yang membahas laporan serta kendala dari masing-masing unit pusat terkait tahapan integrasi data.