,

Rumah Murah Untuk Rakyat

Pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya; dan juga butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

“Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII di Istana.
Patut diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu, masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali). Sementara, pengembang perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha, memerlukan proses perizinan yang lama dan biaya yang besar.
Melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan perizinan dan tahapn ini, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari. Adapun rinciannya:
1. Perizinan yang dihilangkan antara lain: izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja, persetujuan gambar master plan dengan waktu 7 hari kerja, rekomendasi peil banjir dengan waktu 30-60 hari kerja, persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja.
2. Perizinan yang digabungkan, meliputi: (1) Proposal Pengembang (dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok plan desa) jika tanah belum bersertifikat; (2) Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)/ Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha); serta (3) Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman.
3. Perizinan yang dipercepat, antara lain: (1) Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari menjadi 3 hari kerja); (2) Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari menjadi 14 hari kerja); (3) Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja); (4) Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah (dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja); (5) Pemecahan sertifikat a/n pengembang (dari 120 hari menjadi 5 hari kerja); dan (6) Pemecahan PBB atas nama konsumen (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja).
Pemerintah berharap, dengan PKE yang baru ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi. Sebab, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%. Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.

Imigrasi Bitung Deportasi 174 WN Filipina Pelaku Illegal Fishing

Jakarta (31/08) – Kantor Imigrasi Kelas II Bitung Sulawesi Utara mendeportasi 174 Warga Negara Filipina pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Mereka dipulangkan dengan menggunakan Kapal KM Kuda 01 pada Rabu (31/08).

Kepala Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Utara Dodi Karnida Halilintar dalam laporannya mengatakan bahwa 174 WN Filipina ini sebelumnya ditampung sementara di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Sorong, Palu, Ternate, dan Manado serta di Satuan Keamanan Laut (SATKAMLA) Bitung. “ Kami mendapat laporan bahwa kedatangan mereka di Davao (Filipina-red) sudah ditunggu dan akan disambut langsung oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte, ” tambah Dodi.

Dari data yang disampaikan Divisi Imigrasi Kemenkumham Sulawesi Utara diketahui bahwa pendeportasian massal kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya pada bulan Februari Imigrasi Bitung mendeportasi 170 orang dan bulan Mei sebanyak 87 orang.

Dodi menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan peningkatan dalam pengawasan atas WNA dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk dengan Konsulat Jenderal Filipina di Manado.  “Kami berharap langkah kami ini bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing asal Filipina agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari,” jelas Dodi. (humas)

Perubahan Sistem Antrian Permohonan Paspor Republik Indonesia

Penerbitan Paspor Republik Indonesia adalah salah satu wujud pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang senantiasa harus ditingkatkan kualitasnya seiring dengan kondisi sosial masyarakat yang semakin baiksehingga mampu meresponsetiap kekurangan atau penyimpangan dalam pelayanan publik yang disampaikan secara langsungataupun melalui media cetak dan elektronik.

Sebagai salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik, Direktorat Jenderal Imigrasi tak henti-hentinya melakukan terobosan dalam upaya mewujudkan pelayanan penerbitan paspor yang memenuhi asas kepastian, kecepatan dan kemudahan pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dan memperhatikan respon, keluhan dan masukan dari masyarakat, proses pelayanan paspor Riyang perlu dibenahi adalah sistem antrian yang dibatasi dengan kuota permohonan yang dilayani setiap hari. Pembatasan antrian dengan kuota ini dipandang tidak sejalan dengan upaya mewujudkan kepastian, kecepatan dan kemudahan pelayanan. Untuk itu pembatasan antrian dengan kuota perlu dirubah menjadi pembatasan pengajuan permohonan paspor melalui batasan waktu dengan memperhatikan beban kerja pelayanan di masig-masing kantor imigrasi termasuk permohonan paspor yang diajukan secara online.

Dengan perubahan tersebut maka pembatasan permohonan paspor walk in (langsung ke kantor imigrasi), online, maupun permohonan priority di setiap kantor imigrasi disesuaikan dengan  beban kerja.

Hal-hal di atas termuat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-GR.01.01-0047 Tahun 2015 tentang Antrian Pelayanan Paspor RI.

Dalam surat edaran tersebut, waktu pelayanan paspor di kantor imigrasi dibedakan menjadi :

  1. Kantor Imigrasi yang tingkat penerbitan paspor yang relatif rendah (kurang dari 75 permohonan perhari), setiap pelayanan paspor wajib dilayani sesuai dengan ketentuan jam kerja.
  2. Kantor imigrasi yang tingkat penerbitan paspor lebih dari 75 permohonan perhari, maka pengajuan permohonan paspor dapat dibatasi dengan sistem batasan waktu :
  • Pukul 07.30 s/d 10.00 bagi kantor imigrasi dengan jumlah penerbitan rata-rata per hari di atas 150.
  • Pukul 07.30 s/d 12.00 bagi kantor imigrasi dengan jumlah penerbitan rata-rata per hari 75 s/d 150.

Sesuai dengan Surat Edaran tersebut, maka Kantor Imigrasi Kelas 1 Bengkulu akan melayani permohonan paspor pada pukul 07.30 WIB s/d 12.00 WIB, karena tingkat penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bengkulu rata-rata per hari di atas 75 s/d 150.

PELANTIKAN PEJABAT ESELON IV DAN V KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK-06.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada hari Senin tanggal 03 Mei 2016 telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Eselon IV dan V di Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Jl. A. Yani No. 2 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Acara pelantikan dimulai pukul 15.00 WIB dan dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Is Edy Ekoputranto, S.H. dan dihadiri oleh Kepala UPT jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Anggota TIM Pora Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Kota dan Kabupaten Bekasi, Pengurus dan anggota Dharma Wanita serta para Undangan. Adapun Pejabat yang dilantik, sebanyak 13 (tiga belas) orang.
Dalam sambutannya Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi menyampaikan bahwa mutasi, promosi dan alih tugas adalah sebagai bagian dari sistem pembinaan pegawai sekaligus sebagai kebutuhan organisasi, melalui mutasi dan promosi akan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan diri dan menunjukan kreatifitas. Seorang pejabat struktural harus mampu melakukan inovasi serta membawa pembaharuan dan memberikan kesempatan berinovasi kepada bawahan untuk bersama-sama mencari solusi dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Pimpinan tidak mampu meraih sukses tanpa dukungan bawahan dan mitra kerja lainnya, oleh karenanya kerjasama dan kebersamaan menjadi kunci yang mendasar dalam menjalankan tugas. Seorang pimpinan tidak hanya memberikan perintah dan berada di belakang meja, tetapi harus memahami secara utuh kondisi dan permasalahan di lapangan serta mampu menjadi role model di lingkungan kerjanya, memberikan dan menjadi teladan, mampu menginspirasi dan memotivasi bawahan dalam membangun semangat dan komitmen dalam tugas. Nilai-nilai PASTI yang dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dalam gerakan Ayo Kerja Kami PASTI, harus mengispirasi kita dalam melaksanakan tugas yang dilandasi oleh nilai-nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif. (AK)

cats

PELANTIKAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI

 

Bandung, Kamis (21/04/2016), Sebagai tindaklanjut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK-06.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Hari Kamis tanggal 21 April 2016 telah dilaksanakan Pelantikan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Jl. Jakarta No. 27 Bandung. Pelantikan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, I Wayan Sukerta dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jono Supriyanto, Kepala Divisi Administrasi T. Daniel L Tobing, Kepala Divisi Keimigrasian Sukma Murni Sinulingga, Pejabat Struktural eselon III dan IV dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Kepala UPT Jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Pengurus dan Anggota Dharma Wanita serta para Undangan. Adapun Pejabat Administrasi yang dilantik sebanyak 8 (delapan) orang, yang didalamnya termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Is Edy Ekoputranto, SH yang sebelumnya adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi.

Acara pelantikan dimulai pada pukul 10.00 WIB, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sampai pengambilan sumpah jabatan, acara berjalan dengan sangat khidmat hingga akhir.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyampaikan bahwa mutasi, promosi dan alih tugas adalah sebagai bagian dari sistem pembinaan pegawai sekaligus sebagai kebutuhan organisasi, melalui mutasi dan promosi akan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan diri dan menunjukan kreatifitas. Seorang pejabat struktural harus mampu melakukan inovasi serta membawa pembaharuan dan memberikan kesempatan berinovasi kepada bawahan untuk bersama-sama mencari solusi dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Pimpinan tidak mampu meraih sukses tanpa dukungan bawahan dan mitra kerja lainnya, oleh karenanya kerjasama dan kebersamaan menjadi kunci yang mendasar dalam menjalankan tugas. Seorang pimpinan tidak hanya memberikan perintah dan berada di belakang meja, tetapi harus memahami secara utuh kondisi dan permasalahan di lapangan serta mampu menjadi role model di lingkungan kerjanya, memberikan dan menjadi teladan, mampu menginsipirasi dan memotivasi bawahan dalam membangun semangat dan komitmen dalam tugas. Nilai-nilai PASTI yang dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam gerakan Ayo Kerja Kami PASTI, harus menginspirasi kita dalam melaksanakan tugas yang dilandasi oleh nilai-nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif. (RR)

Sosialisasi Tata Cara Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Online Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi

Bekasi – (22/03/2016) Untuk mensosialisasikan uji coba penerbitan ITAS Online dimana pelaksanaanya hanya di 11 (sebelas) Kantor Imigrasi yang didalamnya termasuk Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi sesuai dengan Surat dari Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.3.GR.01.10-1.0082 Tanggal 20 Januari 2016 Tentang Uji Coba dan Tata Cara Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Online, maka pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 dilaksanakan Sosialisasi tata cara penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) online kepada perusahan – perusahaan yang mempekerjakan Warga Negara Asing (WNA).

Kegiatan Sosialisasi di mulai pukul 08.00 WIB oleh Pembawa acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta Upacara dan pembacaan doa. Selanjutnya Sambutan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi, beliau menyampaikan bahwa Kegiatan ini terselenggara menindaklanjuti Surat dari Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.3.GR.01.10-1.0082 Tanggal 20 Januari 2016 Tentang Uji Coba dan Tata Cara Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Online di 11 (sebelas) Kantor Imigrasi dimana Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi termasuk di dalamnya. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyampaikan sambutannya. Beliau menyampaikan hal ini adalah upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada Warga Negara Asing (WNA), beliau mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi karena telah melaksanakan sosialisasi ini. Kunjungan Orang Asing adalah potensi bagi Negara kita, mereka menjadi aset bagi investasi dan bagi kunjungan wisata, maka pelayanannya terutama ijin tinggalnya harus benar, dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan kita. Kita harus memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, aman, nyaman, dan berkepastian waktu. Karena penerbitan Izin Tinggal Terbatas Online ini program baru, maka ditahun pertama biasanya dilakukan evaluasi.

Kemudian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Tata Cara Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Online pada Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi. Setelah kegiatan resmi dibuka dilakukan sesi foto bersama seluruh peserta kegiatan Sosialisasi bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi, moderator dan para Narasumber.

Sosialisasi Tata Cara Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (Itas) Online dilaksanakan di Hotel Amaroossa Kota Bekasi pada Hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, dimulai pada pukul 08.00 s.d 17.00 WIB dengan Narasumber Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (I Wayan Sukerta, Bc.Ip, SH, MH), Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Friement FS Aruan, SH.MH), dan Kasubdit Analisis Perijinan Sektor Pertanian dan Maritim Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA (DRA. Titin Supenti, MA).

Kegiatan Sosialisasi tata cara penerbitan Izin Tinggal Terbatas (Itas) Online dapat terlaksana dengan baik, dimana para Narasumber memberikan materi yang dapat diterima oleh seluruh peserta kegiatan sosialisasi. Para pesertapun mendapatkan waktu untuk melakukan interaksi Tanya jawab dengan para narasumber sehingga mereka dapat memahami materi secara keseluruhan. Para peserta sosialisasi mendapat pemahaman mengenai tata cara penerbitan Izin Tinggal Terbatas (Itas) Online yang pada saat ini masih dalam proses uji coba di 11(sebelas) Kantor Imigrasi yang didalamnya termasuk Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi.(RR)

Upacara Peringatan 70 Tahun Indonesia Merdeka Di Kantor Imigrasi Bekasi

web2

Bekasi – (19/08/2015) Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI Ke-70). Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi melaksanakan upacara yang adakan di lapangan Gedung Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi, Jl. Ahmad Yani No 2 Bekasi, Bertindak selaku Inspektur Upacara Bapak Is Edy Ekoputranto, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi dan diikuti oleh para pejabat struktural dan pegawai. Dalam amanatnya, disampaikan sambutan dari Menteri Hukum dan HAM RI, Bapak Yasonna H. Laoly, dimana beliau berharap untuk tetap semangat dalam berkarya dan berjuang membangun bangsa melalui kerja keras, kerja cerdas serta kerja ikhlas dalam harmoni gerak dan langkah yang pasti, dengan semangat “KAMI PASTI”, kita bekerja dan berprestasi, dengan semangat “KAMI PASTI” mari bersinergi untuk menghindari disintergrasi, dengan semangat “KAMI PASTI”, mari kita berinovasi untuk bangsa yang mandiri, dengan semangat “KAMI PASTI” lanjutkan perjuangan para pendahulu untuk Indonesia yang lebih maju dan dengan semangat “KAMI PASTI mari kita mengabdi bagi kejayaan negeri.
Beliau mengingatkan kepada seluruh pejabat dan pegawai untuk mengikuti semangat para pejuang kemerdekaan. “Para pejuang saat itu bersumpah demi kemerdekaan yang bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kita, anak bangsa yang menjadi harapan dengan cita-cita agar Indonesia dapat merdeka, berdaulat, adil dan makmur,”
Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI Ke-70) di Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi terlaksana dengan khidmat.(RR)

web3P

web1

Pengumuman Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1436H/2015M

Dalam rangka menghadapi cuti bersama memperingati Hari Raya Idul Fitri 1436 H/2015 M yang jatuh pada tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan 21 Juli 2015. Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi akan kembali membuka pelayanan pada tanggal 22 Juli 2015 dengan jam kerja dari pukul 07.30 WIB s.d 16.00 WIB.

Mohon kiranya dimaklum.

Terima kasih.

,

“Gerakan Ayo Kerja, Kami PASTI !” Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi

web1

Bekasi – (01/06/2015) Secara serentak hari ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM bertekad melaksanakan kegiatan Revolusi Mental yang merupakan implementasi Reformasi Birokrasi khususnya di area manajemen perubahan.

Dalam sambutan Menkumham yang disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi, Is Edy Ekoputranto, SH “Gerakan ini penting, karena saat ini kita berada dalam “pelayaran” menuju pulau tujuan dengan “kapal Kabinet Indonesia Kerja”. Bekerja berarti berkarya. Berkarya berarti menghasilkan sesuatu yang nyata. Bukan hanya dalam bentuk konsep yang tanpa makna, tetapi harus berbentuk satu operasionalisasi tindakan yang dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat dan bangsa. Bekerja dengan kerangka acuan kerja yang jelas, jadwal yang tepat serta mekanisme yang benar. Bukan besar atau kecilnya perubahan,yang diharapkan, tetapi semangat untuk terus berkarya dalam situasi apapun dengan tetap mengedepankan integritas dan etika profesi, serta tak kenal lelah dan tak kenal menyerah.
Kerja keras, kerja cerdas serta kerja ikhlas itulah karakter aparatur yang “ PROFESIONAL”. Dan yang lebih penting, dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang Negara harus lebih baik dan benar, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah ciri-ciri aparatur Negara yang “AKUNTABEL”.
Bekerja dalam kebersamaan tentu lebih maksimal hasilnya dibandingkan dalam kesendirian. Ibarat lidi saat sendiri dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, namun saat berada dalam ikatan berbentuk sapu maka pekerjaan besar dalam membersihkan kotoran dapat diselesaikan dengan sempurna dan inilah makna dari “SINERGI”.
Di sisi lain kita selaku aparatur pemerintah harus menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Apabila kita telah mampu melaksanakan hal tersebut, maka kita menjadi aparatur yang memegang teguh nilai-nilai “TRANSPARAN”.
Melakukan pembaharuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga mampu menguatkan peran organisasi Kementerian Hukum dan HAM untuk terus berprestasi. Karena sejatinya, kesadaran itulah yang menjadikan kita sebagai aparatur yang “INOVATIF”.

Di akhir sambutan, Menteri mengamanahkan “Melalui Gerakan “Ayo Kerja, Kami PASTI” saya titipkan energi saya kepada Saudara-saudara sekalian. Beliau mengajak seluruh jajaran untuk mensukseskan dengan membuktikan dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita mampu menjadi aparatur Negara yang Professional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif. Sekali lagi, mari kita bersama-sama sukseskan Gerakan “Ayo Kerja,Kami PASTI”.Serta tidak lupa meminta doa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,memohon pertolongan agar senantiasa diberikan kekuatan dalam pengabdian bagi kejayaan bangsa dan Negara Indonesia tercinta.

web2
Salam Pembaharuan! (jawab)“Kami PASTI”.

Dalam kegiatan ini dilakukan pula penandatanganan pakta integritas oleh pegawai Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi dan penyematan pin KAMI PASTI secara simbolis.
web3

Setelah kegiatan apel selesai, kegiatan dilanjutkan dengan “Dialog Interaktif Bagi Pemohon Paspor RI Dalam Rangka Pencanangan Gerakan AYO KERJA, KAMI PASTI!” (RR)
web4

Pengadaan Tanah Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi

SIRUPP

Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi akan melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangungan gedung Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi TA. 2015 dengan spesifikasi sbb :
1. Masih dalam wilayah pemerintahan Kota Bekasi
2. Luas tanah minimal 4000 m2
3. Jarak yang terdekat dari pusat Pemerintahan Kota Bekasi
4. Tidak harus di jalan Protokol atau srategis tetapi lebih mengutamakan letak yang representatif, keamanan, dan meminimalisir musibah (Banjir dan Kebakaran)
5. Daerah bebas banjir
6. Harga maksimal Rp. 2.000.000,-/m2
7. Status tanah Sertifikat Hak Milik (SHM)
8. Tidak dalam sengketa
9. Mendapatkan surat pengesahan dari instansi yang berwenang untuk didirikan sebuah bangunan Kantor
10.Karakter tanah dalam kondisi stabil dan siap bangun
11.Dapat dilalui dengan angkutan umum
12.Akses jalan menuju tanah dimaksud minimal lebar jalan 7m dan berjarak maksimal 50 m dari jalan raya yang dilalui angkutan umum (apabila tidak berada dipinggir jalan raya)